Published: Wednesday, 03 February 2021 01:17 | Written by Super User | Print | Hits: 2586

Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	UU No. 17 Tahun 2003	Tentang Keuangan Negara
2.	UU No. 1 Tahun 2004	Tentang Perbendaharaan Negara
3.	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010	Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
4.	Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011	Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.	Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008	Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
6.	Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011	Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA
7.	Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012	Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
8.	Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014	Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014
9.	Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005	Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN
10.	Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007	Tentang Tentang Bagan Akun Standar
11.	Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011	Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
12.	Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009	Tentang Perencanaan Kas
13.	Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012	Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga
14.	Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007	Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
15.	Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007	Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011
16.	Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008	Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
17.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005	Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008
18.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005	Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN
19.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010	Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN
20.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010	Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
21.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011	Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
22.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010	Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga
23.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011	Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011
24.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009	Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
25.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011	Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar
26.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010	Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia
27.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012	Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012
28	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013	Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya
29.	Uu No 17 Tahun 2003	Tentang Keuangan Negara
30.	Uu No 1 Tahun 2004	Tentang Perbendaharaan Negara
31.	Uu No 15 Tahun 2004	Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
32.	Pp No 24 Tahun 2005	Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
33.	PP NO 8 TAHUN 2006	Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

PEDOMAN PENGELOLAAN BAGIAN UMUM


	Pedoman Bagian Umum
1.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002	Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
3.	Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 51/PB/ tahun 2008	Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
4.	UU No. 1 Tahun 1971	Tentang Pokok Pokok Kearsipan
5.	Kep. KA. Kearsipan Nasional RI Nomor 03 tahun 2004	Tentang Pedoman Kearsipan
6.	Kep. KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007	Tentang Memberlakukan Buku I
7.	PP No. 38 Tahun 2008	Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
8.	Perpres No. 70 Tahun 2012	Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
9.	PMK No. 33/PMK.06/2012	Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN
10.	Permenpan dan RB RI No. 80 Tahun 2012	Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
11.	Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah RI No. 373/KPTS/2001	Tentang Sewa Rumah Negara
12.	Permenkeu No. 96/PMK.06/2007	Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN
13.	PMK No. 244/PMK.06/2012	Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN
14.	PMK No. 138/PMK.06/2010	Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara

PEDOMAN BAGIAN KEPEGAWAIAN

1.	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980	Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil
2.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 03/Se/1980	Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976	Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
4.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977	Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia
5.	Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974	Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil
6.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1975	Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979	Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
8.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1979	Tentang Daftar Riwayat Hidup
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980	Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
10.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976	Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
11.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 08/Se/1984	Tentang Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara Di Yogyakarta
12.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/Kma/Sk/V/2009	Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 71/Kma/Sk/V/2008
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
14.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008	Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya

PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI

1.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976	Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
2.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1979	Tentang Daftar Riwayat Hidup
3.	Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974	Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil
4.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1975	Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976	Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
6.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977	Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979	Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
8.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 03/Se/1980	Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980	Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980	Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil
11.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 08/Se/1984	Tentang Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara Di Yogyakarta
12.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/Kma/Sk/V/2009	Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 71/Kma/Sk/V/2008
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
14.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008	Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya

PEDOMAN PENGELOLAAN TATA LAKSANA

1.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/Kma/Sk/V/2009	Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 71/Kma/Sk/V/2008
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979	Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980	Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
4.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1975	Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976	Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
6.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977	Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia
7.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1979	Tentang Daftar Riwayat Hidup
8.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 03/Se/1980	Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
9.	Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974	Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980	Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil
11.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 08/Se/1984	Tentang Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara Di Yogyakarta
12.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976	Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
14.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008	Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya

PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN

1.	Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012	Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga
2.	Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011	Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA
3.	UU No. 1 Tahun 2004	Tentang Perbendaharaan Negara
4.	Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011	Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.	Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008	Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
6.	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010	Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010	Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN
8.	UU No. 17 Tahun 2003	Tentang Keuangan Negara
9.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010	Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga
10.	Uu No 17 Tahun 2003	Tentang Keuangan Negara
11.	Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011	Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
12.	Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009	Tentang Perencanaan Kas
13.	Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014	Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014
14.	Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007	Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
15.	Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007	Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011
16.	Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008	Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
17.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005	Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008
18.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005	Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN
19.	Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012	Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
20.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010	Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
21.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011	Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
22.	Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005	Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN
23.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011	Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011
24.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009	Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
25.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011	Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar
26.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010	Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia
27.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012	Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012
28	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013	Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya
29.	Uu No 1 Tahun 2004	Tentang Perbendaharaan Negara
30.	Uu No 15 Tahun 2004	Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
31.	Pp No 24 Tahun 2005	Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
32.	PP NO 8 TAHUN 2006	Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAPORAN

1.	PP NO 8 TAHUN 2006	Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010	Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga
3.	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010	Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
4.	Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007	Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011
5.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009	Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
6.	Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011	Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA
7.	Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012	Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
8.	Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008	Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
9.	Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012	Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga
10.	Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007	Tentang Tentang Bagan Akun Standar
11.	Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011	Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
12.	Uu No 17 Tahun 2003	Tentang Keuangan Negara
13.	Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/200	Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN
14.	Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007	Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
15.	Uu No 1 Tahun 2004	Tentang Perbendaharaan Negara
16.	Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014	Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014
17.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005	Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008
18.	PP No 24 Tahun 2005	Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
19.	Uu No 15 Tahun 2004	Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
20.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010	Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
21.	PP NO 8 TAHUN 2006	Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
22.	UU No. 17 Tahun 2003	Tentang Keuangan Negara
23.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011	Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011
24.	Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008	Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
25.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012	Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012
26.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013	Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya
27.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011	Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar
28	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010	Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia
29.	Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009	Tentang Perencanaan Kas
30.	Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011	Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
31.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010	Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN
32.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005	Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN
33.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011	Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D

PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1.	Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008	Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2.	Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010	Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3.	Keputusan KMA, Nomor: 71/KMA/SK/III/2018	Pembentukan kelompok kerja penyusunan kebijakan mahkamah agung tentang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
4.	Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010	Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
5.	Keputusan KMA, Nomor: 269/KMA/SK/XII/2018	Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
6.	Keputusan KMA, Nomor: 122/KMA/SK/VII/2018	Tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan
7.	SK KMA No. 1-144 Tahun 2011	Pedoman pelayanan informasi di Pengadilan.
8.	SK. WKMA Non Yudisial No. 01 Tahun 2009	Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI
9.	SK. KMA. No. 144 Tahun 2007	Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
10.	UU No 15 Tahun 2004	Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
11.	Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011	Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
12.	Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007	Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011
13.	Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008	Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
14.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005	Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008
15.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005	Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN
16.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010	Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN
17.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011	Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
18.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013	Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya
19.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011	Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011
20.	PP NO 8 TAHUN 2006	Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
21.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011	Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar
22.	PP No 24 Tahun 2005	Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
23.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012	Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012
24	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010	Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga
25.	UU No 17 Tahun 2003	Tentang Keuangan Negara
26.	Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012	Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
27.	Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007	Tentang Tentang Bagan Akun Standar
28.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010	Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia